DEMOKRASI POCO POCO

KEINGINAN parpol “Koalisi Merah Putih” yang mendorong pemilukada di DPRD menuai kritikan dari pengurus parpol “Indonesia Hebat”.

“Kalau modelnya seperti itu, maka demokrasi kita ibaratnya seperti tarian poco-poco. Maju selangkah, mundur selangkah, kadang dua langkah,” kata Caleg Terpilih DPR RI Partai NasDem Luthfi A Mutty dalam acara Talk Show DPD RI, di Gedung DPD, Jakarta, Jumat (5/9). Bagaimana dengan 11 Pilkada di Sulsel yang rencananya akan digelar 2015 mendatang? Bekas Bupati Luwu Utara dua periode ini mengungkapkan, jika pemilukada lewat DPRD akan menyuburkan politik dinasti.

Alasannya, jika rakyat banyak saja dapat dikontrol apalagi anggota DPRD yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Tentunya kata dia, akan lebih mudah mengontrol DPRD yang jumlahnya terbatas, karakternya buruk dan integritasnya rendah.

“Akibatnya akan lahir banyak aktor politik dadakan yang tidak matang sebagai KDH (kepala daerah). Mereka tampil ke panggung politik melalui proses karbitan. Dengan modal kursi orang tua sebagai penguasa dan sebagai pimpinan partai, maka tiket menuju kursi KDH telah di tangan,” ujarnya.

Luthfi menambahkan, pemilihan lewat DPRD juga bukan jaminan akan mengakhiri korupsi dan kerusuhan. Masalah sesungguhnya menurut dia adalah pada kualitas politisi lokal yang lahir secara instan dengan mentalitas menerabas sehingga tidak memiliki kematangan dan kedewasaan politik.

Di tempat yang sama, Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Firdaus Muhammad menyebutkan, jika pemilukada benar dilakukan oleh DPRD, maka bukan tidak mungkin 11 Pilkada di Sulsel akan dikuasai oleh Koalisi Merah Putih (KMP).

KMP ini sendiri merupakan bentuk komitmen partai pengusung pasangan Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014, yang terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, PKS, PPP, Demokrat, dan PAN.

Di Pemilu 2014 kali ini, Partai Golkar menguasai 15 kursi ketua DPRD dari 24 kabupaten di Sulsel. Tujuh kursi ketua DPRD yang tak lagi milik Golkar, masing-masing Toraja Utara, Soppeng, Jeneponto, Bantaeng, Pinrang, Sinjai, Maros. Dari tujuh daerah itu, Gerindra mampu merebut lima kursi. Empat kursi lainnya dibagi Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

“RUU Pilkada telah menjalani proses panjang. Fraksi yang awalnya menolak melakukan pemiliha langsung di DPRD akhirnya ikut sepakat. Dan saya pikir ini merupakan manuver Golkar dan Gerindra, jika RUU ini diketuk, maka Pilkada di 11 kabupaten di Sulsel bisa disapu bersih kader Golkar dan Gerindra,” jelas Firdaus.

Menurut Firdaus, pengesahan RUU Pilkada yang telah memasuki tahap akhir di DPR syarat akan kepentingan politik. Kekalahan KMP pada Pilpres lalu bisa jadi bentuk penjegalan program-program Jokowi-Jusuf Kalla dengan mengambil alih posisi kepala daerah.

“Kalau DPR dan pemerintah ngotot ingin mengesahkan RUU Pilkada maka solusi untuk ke depan adalah Jokowi-JK harus ketemu dengan koalisi merah putih, agar anntinya ada sinkronisasi realisasi program kerja pemerintah pusat dengan daerah,” kata dia.

(Takalar News.com)

sumber :  http://rakyatsulsel.com/luthfi-demokrasi-poco-poco.html