REKAP DITINGKAT TPS DITIADAKAN

TakalarNews.Com - KPU melansir rancangan tahapan pilkada serentak 2015. Rencananya, penyelenggaraan pesta demokrasi itu diharapkan dapat dimulai pada bulan April mendatang, pasca Peraturan KPU (PKPU) disahkan pada akhir bulan ini.

"Kami sudah dijadwalkan oleh DPR untuk dikonsultasikan bersama-sama dengan pemerintah sehingga target kami dapat dimulai pada pertengahan April 2015. Secara simultan, pada bulan April sampai Mei 2015, kami akan melaksanakan pembentukan badan adhoc di tingkat TPK dan TPS," papar Komisioner KPU, Ida Budhiati dalam acara uji publik PKPU Pilkada serentak yang digelar di gedung KPU RI, Rabu, (12/3).

Dalam rancangan tersebut, pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dijadwalkan pada 22 hingga 24 Juli 2015. Penetapan pasangan calon diagendakan 24 Agustus.

Menurutnya, ada perbedaan dalam pelaksanaan rekapitulasi di pilkada kali ini. Yakni, rekapitulasi di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditiadakan.

"Hari-H pemungutan suara jatuh pada 9 Desember dan setelah pemungutan suara, tentu ada rekap berjenjang di tingkat kecamatan. Jadi tidak ada lagi rekap di tingkat TPS, tapi dari TPS langsung dibawa ke kecamatan," pungkas Ida Budhiati.

KPU RI mengusulkan hari pencoblosan digelar pada 9 Desember dengan berbagai pertimbangan. Pelaksanaan pada tanggal dua Desember, seperti yang diperkirakan sebelumnya tidak bisa dilangsungkan karena umat Hindu di Bali akan merayakan hari raya Pagarwesi.

"Selain itu kami juga tidak jadi tetapkan tanggal 2 karena tidak mau terjebak pada preferensi calon dengan nomor urut tertentu," terang Komisioner KPU, Ferry Kurnia.

Menurutnya, KPU juga memutuskan untuk melaksanakan pencoblosan pada awal bulan lantaran menghindari bentrokan dengan hari natal dan tahun baru.

"Selain itu kalau akhir bulan kan yang di NTR ada Natalan, belum lagi kemungkinan cuaca ekstrim, maka kami pilih tanggal sembilan ini karena relatif lebih netral," demikian Ferry.

Terpisah, Ketua KPUD Sulsel, Iqbal Latief berharap KPU RI dapat menetapkan PKPU secara keseluruhan pada pertengahan April mendatang. Penetapan ini nantinya akan ditindaklanjuti dengan tahapan sosialisasi kepada seluruh KPUD kabupaten/kota pada medio Mei-Juni. ”PKPU ini kan terlebih dahulu akan dikonsultasikan dengan DPR, jika PKPU-nya rampung April, maka kita akan segera melakukan sosialisasi ke KPUD kabupaten/kota,” ujarnya, Rabu (11/3).
Iqbal mengaku sudah mendapat rancangan PKPU tersebut. Ia menegaskan, pemutakhiran data pemilih nantinya tetap menggunkan sistem informasi pemlih (sidalih). "Selain itu untuk syarat pemilih, sekurang-kurangnya berdomisili selama 6 bulan di daerah pemilihan,” pungkasnya.

Meski demikian Iqbal mengaku, KPUD di daerah sejauh ini hanya bisa melakukan aktifitas yang berkaitan dengan pilkada yang sifatnya terbatas dan koordinatif. Misalnya dengan memastikan anggaran di daerah mencukupi untuk membiayai seluruh tahapan.

"Kita belum bisa melakukan sosialisasi mengenai jadwal dan tahapan sebelum salinan PKPU diterima," pungkasnya. (Sumber Rakyat SulSel)

Pengguna Ijazah Palsu Memang Hebat Bisa Jadi Wakil Rakyat

Coretan dinding
Gedung DPRD Takalar

TakalarNews.Com-Sehari setelah kejadian pengrusakan gedung DPRD Takalar, oleh oknum yang mencoret tembok berisikan caci maki, pihak kepolisian resort Takalar, masih melakukan penyelidikan.
Selengkapnya baca di sini

Suka Bikin Masalah NasDem Takalar Pecat Anggotanya Jadi Pengurus

TakalarNews.Com-Dianggap sering membuat masalah, Partai NasDem Takalar pecat anggotanya dari kepengurusan.

Hal itu disampaikan Sayyed Muhajir di sela-sela Rapat Pleno Diperluas yang diadakan oleh DPW NasDem Sul-Sel di Hotel Clarion Makassar 24/02/2015.

"Demi menjaga kekompakan pengurus kami putuskan untuk memecat dua orang pengurus yaitu Sukwan dan Yusuf Karma. Mereka terlalu sering membuat masalah selama ini" ungkap Sayyed yang mengaku telah diangkat menjadi Ketua DPD NasDem Takalar baru-baru ini.

Anggota Dewan Ini Punya 5 Cucu Tapi Masih Cantik

ARNEWS.COM, MAKASSAR - Ketua DPD PKPI Sulsel, Suzanna Kaharuddin (49), sedang berbahagia menyusul kelahiran cucu ke limanya dari pasangan putra sulungnya, Wahyu Permana dan Welly Fitri.

Atalarik Mahardika Permana lahir hari Kamis pukul 06.05 wita dengan berat 3,4 kg di Rumah Sakit Sentosa, Makassar.
Atalarik merupakan putra ketiga dari Wahyu dan Welly. Dua anaknya, Ataya Fauzi kini sudah lima tahun dan Ataliya Permana tiga tahun.

"Semoga dia bisa menjadi anak yang saleh dan mengharumkan nama bangsa," kata Suzanna, Minggu (1/2/2015).

Anggota DPRD Sulsel ini berjanji tak memaksa cucunya mengikuti jejaknya terjun di dunia politik. Namun legislator Dapil Gowa dan Takalar ini meyakini dari lima cucunya akan lahir bibit politisi handal.

"Kalau saya lihat anak pertama Wahyu yang berpotensi jadi politisi. Setiap saya sosialisasi, cucu pertama saya itu selalu ikut," kata politisi kelahiran 2 November 1966 ini.

Melalui Program Indonesia Memanggil, NasDem Takalar Adakan Rekruitmen Pengurus Baru

Sukwan Kudus; Pengurus
DPD NasDem Takalar

Sebagai konsekuensi suatu negara yang menganut sistem demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat, maka sudah selayaknya kalau negara membuka ruang yang lebar terhadap seluruh lapisan masyarakat untuk diberikan kesempatan  berpartisipasi dalam mengurus negara.

Undang Undang Dasar 1945 memberikan amanat kepada partai politik  melakukan rekrutmen para pemimpin yang akan diberi mandat  mengelola Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui proses pemilihan umum.

Baik itu  pemilu legislatif, pemilhan presiden/ wakil presiden,  dan pemilihan bupati/wali kota, beserta wakil bupati/wali kota.

Selama ini partai politik dalam melakukan rekrutmen para pemimpin yang akan diberikan tugas  mengelola negara masih sangat ekslusif  alias terbatas dan hanya diperuntukan bagi kader kader  partai politik. Anak bangsa yang memiliki kemampuan mengelola negara, tetapi bukan seorang kader partai politik tidak memiliki kesempatan ikut berperan dan berpartisipasi mengelola negara.

Dengan kondisi tersebut, bangsa ini tidak memiliki banyak kader bangsa atau sangat kekurangan kader bangsa yang siap  mengelola negeri ini. Itu semua terjadi  karena tertutupnya ruang publik untuk menempati posisi jabatan publik. Dan yang terjadi di partai politik hanya mampu mencetak politisi yang tidak siap menjadi seorang negarawan.  Jumlahnya pun terbatas di lingkungan kader kader partai politik.

Partai politik merupakan saluran politik dalam negara demokrasi dan memiliki peran penting menentukan arah bangsa dan negara. Partai NasDem adalah  partai politik yang bersifat terbuka, modern, dan progresif. Partai NasDem berkeinginan melakukan rekrutmen kepengurusan tingkat  pusat, wilayah provinsi, dan kabupaten/kota (DPP, DPW, dan DPD) dengan melibatkan publik secara luas yang dinamakan  Program Indonesia Memanggil.

Partai NasDem berdiri dengan suatu konsep partai modern dan progresif dan  melalui surat keputusan DPP Partai NasDem nomor :1287-SK/DPP-NasDem/XII/2014 tanggal: 23 Desember 2014 mem-buat Pedoman Organisasi tentang  Program Indonesia Memanggil dalam rangka melakukan rekrutmen kepengurusan partai NasDem yang akan digunakan sebagai acuan.

Sasaran umum Program Indonesia Memanggil adalah agar setiap individu yang memiliki kemauan/kapasitas dan memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan bisa menjadi pengurus Partai NasDem di tingkat DPP, DPW, dan DPD. Program Indonesia Memanggil  bertujuan   melibatkan partisipasi publik dalam kepengurusan Partai NasDem menuju profesionalisme dan manajemen kepartaian yang lebih baik.

Tahapannya meliputi : (1).Pariwara, (2).Penilaian/klasifikasi berkas, (3).Database (4).Wawancara mendalam, (5).Rekomendasi. Kesemua tahapan tersebut melibatkan pengurus tingkat DPD, DPW, Korwil Partai NasDem. Selanjutnya Koordinator Wilayah Partai NasDem melakukan assement di wilayah provinsi dengan berpegang teguh prinsip-prinsip kehati-hatian , keterbukaan, demokratis, dan non deskriminatif.Persyaratan utama bagi setiap individu yang memiliki kehendak/kemauan untuk menjadi pengurus Partai NasDem di tingkat DPD, DPW, dan DPP adalah: (1).Berideologi Pancasila, (2).Berintegrasi dalam urusan publik (3).Berpengalaman dalam organisasi dan kegiatan po-litik, (4).Dapat bekerja sama dalam kelompok atau tim (5). Bersedia bekerja sepenuh jiwa raga dan pikiran untuk kemajuan Partai NasDem.

Adapun standar penilaia melakukan seleksi terhadap para calon pengurus Partai NasDem seperti halnya aspek kompentensi, rekam jejak, acceptibilitas yang berlaku secara umum bagi setiap jabatan yang akan diisi. Standar penilaian terhadap calon pengurus Partai NasDem sekurang kurangnya men-cakup tentang integritas, intelegensia, komunikasi, kepemimpinan, dan manajerial.kemandirian. Program Indonesia Memanggil tersebut diatas untuk menjaring calon pengurus Partai NasDem tingkat DPD, DPW, dan DPP. Saat ini telah tersedia formulir pendaftaran di kantor DPD Partai NasDem dan bagi yang berminat dipersilakan datang langsung ke kantor DPD/DPW partai NasDem di masing masing wilayah atau bisa dilakukan secara online. (*)

SAYYED DICOPOT DARI JABATANNYA SEBAGAI KETUA FRAKSI

Legislator Partai Nasdem Takalar, yang juga Ketua fraksi gabungan Perjuangan Restorasi Amanat Bangsa DPRD Takalar, Sayyed Muhajir, telah dicopot dari jabatannya sebagai ketua fraksi beberapa hari sebelum isu suap yang beredar di kalangan media.

Hal tersebut dibenarkan dengan adanya surat keputusan nomor : 001-SK/DPD Nasdem Takalar/XI/2014 tentang penggantian Ketua Fraksi Perjuangan Restorasi Amanat Bangsa yang dikeluarkan DPD Nasdem Takalar pada tanggal 31 Oktober.

Pengurus DPD Nasdem Takalar, Sukwan Kuddus, yang dikonfirmasi Takalar News membenarkan surat keputusan tersebut.

"Iya jadi setelah kami mengadakan rapat dengan pengurus, diputuskan untuk mengganti Sayyed Muhajir sebagai ketua fraksi dan memutuskan Indar Nyonri sebagai pengganti," ungkap Sukwan melalui telpon, Jumat (7/11).

Nasrullah sendiri sebagai ketua partai mengaku belum mendapat tembusan hasil keputusan rapat tersebut, sebab saat rapat dilaksanakan dia tidak ada ditempat.

Sayyed sebelumnya terpilih sebagai ketua fraksi gabungan partai Nasdem, PDIP, PBB, dan PAN.

PPP : Partai Yang Paling Jelek Kelola Konflik

Meski termasuk partai lama, seperti halnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dinilai menjadi partai yang paling tidak cerdas dalam mengelola konflik di internalnya 

Hal itu terbukti publik menonton secara fulgar aksi saling pecat yang dilakukan oleh kubu Suryadharma Ali dan kubu Romahurmuziy.

Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi melihat persoalan di tubuh partai berlambang Ka’bah itu memang sarat dengan konflik usai fusi dari partai-partai Islam pasca Pemilu 1971. Serpihan-serpihan faksi eks Parmusi, eks Perti, eks NU dan lain-lain hingga kini masih mewariskan semangat persaingan politik.

“Terlebih lagi, PPP tidak cerdas dalam mengelola komunikasi politik pada kebijakan politik nasional yang strategis. PPP masih menjadi follower, bukan penentu konfigurasi politik seperti yang dimainkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Pilpres 2014 kemarin. Oleh karena itu, aroma ketidak solidan PPP selalu mewarnai politik partai hijau ini,”ungkap Ari Junaedi dilansir INDOPOS, kemarin (14/9).

Selain itu, kata Ari, PKB juga mampu tampil cepat dalam menentukan pemimpinnya di muktamar, meski sebelumnya sempat diguncang oleh loyalis Gus Dur pada Agustus lalu, dimana Muhaimin Iskandar kembali terpilih menjadi ketua umum PKB secara aklamasi.

Menurut pengajar Program Pascasarjana di Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Diponegoro (Undip) ini, legalitas kepemimpinan SDA di PPP sudah “tamat”. Artinya pemecatan SDA sudah final karena mendapat dukungan dari mayoritas pengurus daerah.

“PPP di bawah kepemimpinan sementara Emron Pangkapi harus mereposisi sikap PPP dalam berkoalisi. PPP harus cerdik mengelola konflik menjadi benefit politik. Ibarat permainan rollet, PPP di pilpres kemarin kurang beruntung bahkan sangat tidak pandai ketika pilihan politiknya lebih mengedepankan pragmatisme,” ujar Ari.

Menurutnya, elite-elite PPP seperti SDA mengubur dirinya sendiri dan PPP ke dalam kubangan masalah. Sudah menjadi tersangka kasus haji, ditambah lagi menjadi juru kampanye habis-habisan calon presiden partai lain.

“PPP belum terlambat mengubah haluan. Bergabung bersama PDIP, PKB, Nasdem, dan PKPI menjadi pilihan yang paling realitis dan logis,” ungkap Ari Junaedi yang juga dosen tamu di Univercidade Timor Leste.